Bojonegoro – Pelayanan di Balai Desa Ngemplak, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro, dinilai jauh dari standar yang seharusnya diterapkan di pemerintahan desa. Hal ini dialami langsung oleh Tim Badan Penelitian Aset Negara – Aliansi Indonesia (BPAN-AI) saat melakukan kunjungan pada Rabu, 5 Februari 2025, pukul 11.00 WIB masih dalam jam kerja dan belum memasuki waktu istirahat.
Kedatangan Tim BPAN-AI, yang dipimpin oleh M. Hunin, Ketua Bidang Penelitian Lembaga Aliansi Indonesia Badan Penelitian Aset Negara, tidak mendapatkan respons atau pertanyaan apa pun dari perangkat desa dan staf. Minimnya sikap proaktif dan buruknya sistem pelayanan ini memunculkan kekecewaan mendalam.
“Perangkat desa dan staf itu digaji dari uang masyarakat, tapi pelayanannya sangat mengecewakan,” ujar M. Hunin.
Tim BPAN-AI datang ke Balai Desa Ngemplak untuk melakukan klarifikasi dan survei lokasi terkait beberapa proyek tahun anggaran 2020-2023 yang telah dikirimkan dalam surat resmi tertanggal 12 November 2024 melalui jasa pengiriman JNE dari Surabaya.
Kunjungan ini dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi dari badan publik, termasuk pemerintahan desa.
Kepala Desa Mengaku Sibuk, Tim BPAN-AI Tetap Akan Lakukan Investigasi
Setelah menunggu cukup lama, Tim BPAN-AI akhirnya bertemu dengan Kepala Desa Ngemplak, Desi. Dalam pertemuan singkat tersebut, Desi mengaku sedang sibuk menerima tamu dari pihak Kecamatan yang sedang melakukan monitoring dan evaluasi (Monev) akhir tahun anggaran 2024.
Namun, M. Hunin menegaskan bahwa kedatangan mereka bukan tanpa pemberitahuan. Tim BPAN-AI telah mengirimkan konfirmasi melalui pesan WhatsApp ke Kepala Desa Desi sebelumnya.
“Kami sudah menginformasikan kunjungan ini kepada Kepala Desa sebelumnya, jadi seharusnya tidak ada alasan untuk mengabaikan kami,” tambah M. Hunin.
Ke depan, Tim BPAN-AI akan terus mengawal transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran di Desa Ngemplak. Investigasi dan survei lokasi tetap akan dilakukan guna memastikan tidak ada penyalahgunaan anggaran dalam proyek-proyek desa.
