JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) kembali menunjukkan komitmennya dalam menangani isu-isu strategis yang menjadi prioritas nasional. Bertempat di Aula Prona, Jakarta, Selasa (10/12/2024) malam, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid memimpin rapat penting bersama Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk membahas penyelesaian konflik pertanahan yang menjadi tugas prioritas dari Presiden Prabowo Subianto.
Rapat ini menyoroti tiga fokus utama yang menjadi mandat Presiden, yakni:
1. Penyelesaian konflik tanah pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.
2. Penyelesaian sengketa tanah yang melibatkan BUMN.
3. Penanganan konflik tanah dengan TNI/POLRI.
“Kami sudah menerima arahan dari Pak Presiden untuk menyelesaikan ketiga prioritas ini dengan cepat, akurat, dan akuntabel. Ini menyangkut kepentingan strategis nasional, seperti swasembada energi dan pangan, yang tercantum dalam Asta Cita Presiden,” tegas Menteri Nusron.
Dalam rapat tersebut, Menteri Nusron menjelaskan langkah konsolidasi yang telah dilakukan, termasuk pertemuan dengan Mabes TNI dan berbagai pihak terkait. Ia juga menekankan pentingnya pendekatan berbasis risk management untuk menyelesaikan konflik secara hati-hati dan profesional.
“Kami sudah mulai menangani masalah ini, namun saya minta jajaran Dirjen ATR/BPN untuk memastikan setiap proses berjalan efisien, khususnya dalam hal strategis seperti energi, pangan, dan hilirisasi,” ujarnya.
Lebih lanjut, Menteri Nusron mengingatkan agar tidak ada kesan Kementerian ATR/BPN menjadi hambatan dalam proses strategis BUMN.
“Sejak dokumen dinyatakan lengkap, proses harus segera berjalan. Tapi tetap dengan langkah yang akurat, akuntabel, dan prudent,” tambahnya.
Sinergi BUMN untuk Kedaulatan Energi
Wakil Menteri BUMN, Aminudin Ma’ruf, yang turut hadir, memberikan apresiasi atas upaya Kementerian ATR/BPN dalam memfasilitasi penyelesaian persoalan yang melibatkan BUMN.
“Kami menyambut baik langkah ini, terutama dalam mendukung kedaulatan energi yang menjadi isu utama dalam Rapat Paripurna awal Desember lalu,” kata Aminudin.
Ia juga menyebutkan bahwa pemetaan persoalan BUMN terkait tanah telah dilakukan, dan pihaknya siap berkolaborasi lebih erat dengan Kementerian ATR/BPN untuk menyelesaikan isu-isu tersebut.
Sebagai tindak lanjut, akan dilakukan pertemuan lanjutan sesuai dengan klasifikasi jenis BUMN yang terlibat. Pertemuan ini dihadiri oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN serta perwakilan jajaran BUMN.
Sinergi ini menjadi bukti nyata bahwa Kementerian ATR/BPN dan BUMN berkomitmen untuk mewujudkan pembangunan strategis nasional yang berbasis pada tata kelola pertanahan yang profesional dan transparan. (*)
