SURABAYA – Rapat koordinasi Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur Kemenko Polhukam dihadiri oleh Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Jules Abraham Abast, serta Karo Ops Polda Jatim, Kombes Pol Jimmy Agustinus Anes, menjadi momentum untuk memaparkan hasil pelaksanaan Operasi Pekat II Semeru 2025.
Sesuai perintah langsung dari Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, operasi ini dilaksanakan dengan sandi “Operasi Pekat II” dan menyasar berbagai bentuk premanisme. Kegiatan ini berlangsung selama dua pekan, sejak 1 hingga 14 Mei 2025, dan hingga hari ke-10 pelaksanaan, Polda Jatim telah menangani 1.200 kasus.
“Kegiatan ini dilaksanakan selama dua pekan, yang dimulai 1 – 14 Mei 2025 dan saat ini sudah berjalan selama 10 hari. Dari pengungkapan selama 10 hari, Polda Jatim berhasil menangkap 1.200 kasus yang ditangani,” terang Kombes Pol Jimmy Agustinus Anes, Sabtu (10/5/2025).
Dari jumlah tersebut, sebanyak 276 kasus telah masuk ke tahap penyidikan, sementara sisanya diproses melalui tindak pidana ringan (tipiring) dan pembinaan. Jimmy menegaskan, proses pengungkapan terus dilakukan oleh jajaran Polres setiap hari, dengan alat bukti yang cukup untuk membawa kasus ke meja hijau.
Lebih lanjut dijelaskan, meskipun Operasi Pekat II akan segera berakhir, penanganan terhadap aksi premanisme akan tetap berlanjut melalui kegiatan rutin yang ditingkatkan, baik dalam skala kecil maupun besar.
Sejumlah bentuk premanisme yang menjadi fokus dalam operasi ini antara lain pemalakan, aktivitas debt collector ilegal, hingga tindakan penganiayaan yang meresahkan masyarakat.
“Sampai saat ini ormas di Jawa Timur masih belum ada. Namun kita tetap memonitor dan memantau sesuai dengan STR. Kita harus memajukan investasi di negara kita, tidak ada dari pihak manapun termasuk ormas yang berupaya untuk menggagalkan investasi yang akan masuk ke negara kita,” pungkasnya.
Operasi ini menjadi upaya nyata untuk menjaga kondusifitas wilayah dan iklim investasi di Jawa Timur, dengan menekan berbagai potensi gangguan keamanan dari praktik-praktik premanisme yang merugikan masyarakat luas.
