JAKARTA – Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto akan meluncurkan dua program strategis pekan depan, Senin, 6 Januari 2025. Program tersebut adalah Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Penghapusan Utang Macet UMKM. Keduanya dirancang untuk mendorong kesejahteraan rakyat dan memacu pertumbuhan ekonomi, sesuai dengan visi pemerintahan Prabowo sejak masa kampanye Pilpres 2024.
Program makan bergizi gratis, yang sejak awal menjadi andalan Prabowo, akan dimulai dengan melibatkan sekitar 1.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia. Setiap harinya, SPPG akan menyediakan 3.000-3.500 porsi makanan sehat, menjangkau 3,2-3,3 juta penerima manfaat di tahap awal.
Dedek Prayudi, Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), mengungkapkan target ambisius program ini. “Pada 2025, kami optimis penerima manfaat akan berkembang menjadi 15-20 juta orang,” katanya dalam program Sapa Indonesia Pagi di Kompas TV, Jumat (27/12/2024).
Sesuai arahan Presiden Prabowo, seluruh bahan baku untuk program ini wajib berasal dari dalam negeri. “Bahan bakunya tidak boleh impor. Kita ingin bahan tersebut berasal dari desa-desa agar ekonomi lokal bergerak,” ujar Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie Setiadi, usai rapat terbatas di Istana Bogor (3/1/2025).
Untuk mendukung kebijakan ini, pemerintah menggandeng koperasi, BUMDes, dan komunitas desa. Sebanyak 1.923 koperasi telah siap menyuplai bahan pangan seperti telur, sayuran, dan hasil panen lainnya. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, menambahkan bahwa desa-desa yang memiliki komoditas unggulan seperti padi, jagung, ikan nila, dan melon akan menjadi tulang punggung pasokan bahan baku.
“Kolaborasi ini memastikan manfaat program tidak hanya dirasakan oleh penerima makanan, tetapi juga oleh para petani, peternak, dan nelayan di desa,” jelas Yandri.
Selain program MBG, pemerintah juga akan memulai eksekusi penghapusan utang macet UMKM pada hari yang sama. Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, mengungkapkan bahwa tahap awal program ini akan memberikan manfaat kepada 67.000 UMKM yang selama ini terjerat kredit macet.
“Kebijakan ini tidak merugikan perbankan, malah membantu mereka membersihkan daftar piutang macet,” ujar Maman. Ia menegaskan, program ini akan memberikan kesempatan baru bagi UMKM untuk kembali bangkit dan produktif.
Sesuai PP Nomor 47 Tahun 2024, UMKM yang berhak mendapatkan penghapusan utang adalah yang bergerak di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan. Pemerintah menargetkan setidaknya 1 juta UMKM akan menikmati manfaat program ini di masa mendatang.
Dua program unggulan ini menandai komitmen pemerintahan Presiden Prabowo untuk segera merealisasikan janji-janji kampanye dengan langkah konkret. Dari sisi gizi hingga pemberdayaan ekonomi, program ini dirancang untuk memberikan dampak luas bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Dengan peluncuran program ini, harapan besar kini tertuju pada dampaknya dalam memperkuat perekonomian desa, menyehatkan masyarakat, dan memberi angin segar bagi UMKM di seluruh Indonesia. Awal tahun ini menjadi langkah nyata menuju Indonesia yang lebih mandiri, maju, dan sejahtera.
